KEPALA BBPJN SUMUT STANLEY DITETAPKAN SEBAGAI SAKSI AKAN DIDUGA JADI TERSANGKA BERSAMA GRUPNYA, SATKER, PPK

Mereka ini niatnya rampok uang negara, bukan mau kerja bantu negara. Menurut kami, PNS di Kementerian PU, Balai Jalan Nasional, berbakti buat negara cuma pas belum ada jabatan. Setelah ada jabatan, berbakti buat cari harta, hidup glamor, dan gagahan saja. Ini jadi persoalan besar bagi Pak Menteri PU.

Kan pernah ada Menteri PU kaget ada rumah pejabat di Pondok Indah, Jakarta. Kalau kami lihat, tim Harian Merah Putih, bagi mereka wajar saja, sebab mulai jabatan PPK, Satker, Kepala Balai, itu waktunya mereka, oknum-oknum ini cari duit buat perkaya diri.

Sekarang kan contoh, kan KPK tangkap Kepala Balai dan bawahannya. Contoh yang buruk bagi kami adalah, kalau pola seperti ini, PPK dan Satker bergaya raja kecil akan ketangkap juga nanti, pasti.

Masukan kami kepada KPK bahwa musim lelang adalah musim oknum-oknum Pokja dan PPK cari duit. Jadi, kalau mau diawasi mulai proyek dalam perencanaan dan mulai tayang, pasti ada deal-deal-an di situ.

Kalau itu LPSE, masuk ranah Pokja BP2JK. Tapi sekarang IJD ini masuk ranah PPK, Satker, Kepala Balai. Ini harus dijaga dan dipantau, sebab di saat proyek IJD, Satker PPK jadi raja kecil. Sehingga di situlah ada deal-deal-an, dugaan kami, sebab kami tahu sendiri.

Sehingga harapan kami agar KPK bisa lebih gas lagi pantau Jatim, Jateng, Jabar, khususnya jalan nasional. Sebab proyek jalan IJD ini ajang oknum pejabat main-main.

Sehingga akibat main-main kena tangkap.

Petinggi Tertinggi Balai Jalan Nasional Masuk Jaring KPK — Bukti Sistem Pengelolaan Sendiri Gagal

Yohanes Harian Merah Putih Gedung KPK.

JAKARTA — MEDAN, 7 Oktober 2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara periode 2024–2025, sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan nasional. Ia termasuk di antara 8 tersangka baru yang ditetapkan sejak September 2026 — seluruhnya berasal dari lingkungan internal BBPJN Sumut.

SIAPA STANLEY TUAPATTINAJA

Nama Lengkap: Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja
Jabatan: Kepala BBPJN Sumatera Utara
Masa Jabatan: 2024–2025
Status: Ditetapkan tersangka — September 2026
Pemeriksaan: Diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Rabu, 7 Oktober 2026
Kelompok: Salah satu dari 8 tersangka baru pengembangan kasus

KRONOLOGI KASUS

26 Juni 2025: KPK melakukan OTT di Sumut — menangkap 5 orang, termasuk Kadis PUPR Topan Ginting.

28 Juni 2025: 5 tersangka awal ditetapkan — nilai 6 proyek = Rp231,8 miliar.

Mei 2026: KPK membuka penyidikan lebih luas (Sprindik Umum) — belum ada nama baru.

September 2026: Stanley Tuapattinaja dan 7 pejabat lain ditetapkan sebagai tersangka baru.

7 Oktober 2026: Stanley diperiksa resmi bersama mantan Bupati Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal.

NILAI PROYEK YANG DIPERIKSA

Klaster 1
Lingkup: Dinas PUPR Provinsi Sumut — 4 paket jalan
Nilai: Sebagian dari Rp231,8 miliar

Klaster 2
Lingkup: Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut — 2 paket preservasi dan pembangunan
Nilai: Sebagian dari Rp231,8 miliar

TOTAL
6 proyek ruas jalan Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara
Rp231,8 miliar

Stanley ditetapkan tersangka terkait Klaster 2 — proyek yang dikelola langsung oleh BBPJN Sumut di bawah kepemimpinannya.

MAKNA PENETAPAN STANLEY — BUKTI SISTEM GAGAL

Penetapan Kepala BBPJN sebagai tersangka adalah bukti nyata apa yang kami temukan di lapangan dan sampaikan sebelumnya:

Pimpinan tertinggi yang mengelola sekaligus
Stanley = Kepala Balai → mengatur lelang → mengawasi pelaksanaan → kini tersangka.

Tidak ada pihak perantara
Semua 8 tersangka berasal dari internal BBPJN — tidak ada pengawasan luar.

Proses lelang dikelola sendiri
Di bawah Stanley, Satker dan PPK bekerja sekaligus sebagai "juri" dan "pelaksana".

Hasil di lapangan buruk
Jalan yang dibiayai ratusan miliar kualitasnya dipertanyakan — sama pola di Jawa Barat.

Uang rakyat terancam hilang
Rp231,8 miliar dikelola lingkaran tertutup — kerugian negara sedang dihitung.

"Kalau Kepala Balai sendiri yang masuk tersangka, berarti sistem pengelolaan sendiri itu memang rusak. Di Sumut sudah terbukti. Di Jawa Barat kami melihat pola sama. Jangan tunggu sampai Kepala Balai Jabar juga ditangkap baru berubah. Perbaiki sekarang." — Tim Harian Merah Putih & KPK Independen

HUBUNGAN DENGAN USULAN KAMI

Penetapan Stanley memperkuat tiga usulan utama yang kami sampaikan:

1. Lelang Harus Diserahkan ke Pokja BP2JK

Stanley adalah bukti: kalau Balai yang mengelola lelang sekaligus mengawasi, benturan kepentingan tidak bisa dihindari. PPK, Satker, Kepala Balai seharusnya fokus mengawasi kualitas, bukan memilih siapa yang mengerjakan.

2. Metode Mini Komisi Harus Ditinjau

Sistem yang tidak transparan = tempat berkembangnya penyimpangan. Di Sumut terbukti proses pengadaan dimanipulasi. Harga dipaksa turun → kontraktor pakai material buruk → jalan rusak → uang hilang.

3. HPS & RAB Harus Sesuai Harga Pasar

Jika sejak awal harga dipaksakan di bawah biaya wajar, hasilnya pasti buruk. Kasus Sumut menunjukkan: proyek bernilai ratusan miliar, namun kualitas jalan dipertanyakan.

TUNTUTAN RESMI SETELAH KASUS STANLEY

Publikasikan peran lengkap Stanley Tuapattinaja — masyarakat berhak tahu apa yang disangkakan, proyek mana yang dimanipulasi, dan berapa kerugian negara.

Alihkan pengadaan ke BP2JK di SELURUH Indonesia — jangan tunggu kasus meletup di tiap Balai.

Evaluasi Kepala BBPJN DKI–Jabar & Jawa Timur — jangan ulangi kesalahan yang sama.

Audit fisik jalan di Sumut — periksa apakah proyek Rp231,8 miliar itu hasilnya nyata atau hanya di atas kertas.

Jaminan pengembalian kerugian negara — jika terbukti korupsi, seluruh harta tersangka disita untuk mengembalikan uang rakyat.

"Stanley bukan nama terakhir. Kalau sistem tidak diubah, akan muncul nama-nama berikutnya. Yang kami minta sederhana: kelola dengan benar, lelang terbuka, harga wajar, hasil kuat. Itu hak rakyat." — Redaksi Harian Merah Putih