GIBRAN TETAP BEKERJA DENGAN BAIK, BAWA INDONESIA LEBIH BAIK LAGI

HARIAN MERAH PUTIH — EDISI SENIN, 12 OKTOBER 2026 

JAKARTA — Terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang baru-baru ini dikeluarkan mengenai persoalan syarat administrasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Sekretaris Jenderal KPK Independen, Yohanes, menyampaikan pandangan yang bijaksana dan menyejukkan.

"Persoalan ijazah ini memang bukan hal yang baru, namun menurut kami pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah ini waktu yang tepat untuk terus membahasnya? Menurut pandangan kami di KPK Independen dan Harian Merah Putih, yang terpenting saat ini adalah bagaimana Pak Gibran dan Pak Prabowo bisa membuat masyarakat nyaman hidup, tidak ada gangguan dari hal-hal yang justru mengkriminalisasi, serta harga bahan pokok terjangkau dan rakyat bisa menikmati hasil pembangunan," ujar Yohanes di Jakarta, Senin (12/10).

Posisi Netral, Bukan Sakit Hati

Yohanes juga menegaskan bahwa sikap netral ini bukan berarti ada rasa sakit hati dari pihak mana pun. Justru ia bercerita bahwa dirinya pernah menjabat sebagai Ketua Tim Kampanye di Sukabumi untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019.

"Saya pernah menjadi bagian dari TKN, mengeluarkan biaya dan tenaga agar pasangan tersebut menang. Setelah menang, saya tidak mendapatkan jabatan apa pun, begitu juga Pak Erick Thohir sebagai Ketua TKN saat itu. Namun kami tidak sakit hati. Kami berpikir: belum waktunya. Semuanya ada waktunya," ungkapnya dengan tenang.

"Jadi kalau ada yang merasa perlu 'menyerang' terus-menerus, jangan karena alasan sakit hati. Posisikan diri kita secara netral. Biarkan semua berjalan dengan baik. Pak Gibran juga tidak pernah mengurusi urusan orang lain, kan?" tambahnya.


Putusan MK Sudah Benar

Terkait putusan MK itu sendiri, Yohanes menilai apa yang dilakukan lembaga tersebut sudah sesuai tugas dan wewenangnya.

"Putusan MK itu wajar-wajar saja. Itu kan memang lembaga yang tugasnya memutuskan perkara sengketa. Hakim MK sudah benar menjalankan tugasnya. Tapi putusan itu tidak menyebutkan Pak Gibran gugur sebagai Wakil Presiden. Jadi kalau pakai logika yang benar saja — kecuali putusan MK menyatakan beliau tidak memiliki syarat dan otomatis berhenti, barulah itu perlu dibahas. Kalau tidak, mengapa harus diperpanjang?" jelasnya.

Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Pada akhirnya, Yohanes menegaskan kembali pesan utamanya:

"Mari kita fokus pada yang lebih penting — bagaimana rakyat hidup nyaman, bahan kebutuhan murah, dan pembangunan berjalan lancar. Pak Gibran tetap Wakil Presiden hingga 2029. Biarkan beliau bekerja. Semoga Indonesia ke depan semakin baik. Itu harapan kita semua."

 

Sumber: Harian Merah Putih
Penulis: Redaksi KPK Independen & Harian Merah Putih
Jakarta, 13 Oktober 2026