POLEMIK PUTUSAN MA SOAL DOKUMEN PENDIDIKAN WAPRES GIBRAN, DPR DIMINTA CERMATI MEKANISME KONSTITUSI

JAKARTA – Perkembangan putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian politik nasional.
Sejumlah pihak mendorong DPR mencermati konsekuensi hukum putusan tersebut. Di sisi lain, sejumlah partai politik masih mengkaji langkah yang dapat ditempuh melalui mekanisme konstitusi.
Perkembangan ini memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara putusan lembaga peradilan, persyaratan jabatan publik, dan mekanisme ketatanegaraan.