SURAT AGENDA MENTERI PU NOMOR 2638/EM/26 BELUM MENDAPAT RESPONS DARI PETUGAS DIREKTORAT SUMBER DAYA AIR

JAKARTA/SURABAYA/GRESIK, 29 September 2026 — Arahan resmi Menteri PUPR yang tertuang dalam disposisi Nomor **2638/EM/26** terkait proyek Kali Lamong, Kabupaten Gresik, dalam lingkup BBWS Bengawan Solo, hingga kini disebut belum mendapatkan tindak lanjut dari pihak terkait.

Tim KPK.I INDEPENDEN bersama Harian Merah Putih mengungkapkan telah melengkapi dan mengirimkan kembali seluruh dokumen serta bukti foto yang sebelumnya diminta oleh pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan maupun penjelasan resmi terkait tindak lanjut atas laporan tersebut.

Kronologi

Berdasarkan keterangan Tim KPK.I INDEPENDEN, proses penyampaian laporan tersebut berlangsung sebagai berikut:

* Surat KPK.I Nomor 107/KPK.I/8–26.JKTA telah dikirimkan kepada Menteri PUPR.
* Menteri PUPR kemudian menerbitkan disposisi Nomor 2638/EM/26 yang diteruskan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
* Pihak Ditjen SDA sebelumnya meminta agar dokumen dan bukti foto dilengkapi.
* Dokumen dan bukti foto yang diminta telah dikirimkan kembali oleh Tim KPK.I INDEPENDEN.
* Namun, hingga kini belum ada jawaban maupun tindak lanjut secara resmi.
* Konfirmasi melalui WhatsApp kepada Bapak Luly Fijarah dari Kementerian SDA disebut belum mendapatkan balasan.
* Kepala BBWS Bengawan Solo juga disebut belum memberikan respons atas konfirmasi yang disampaikan.

Tim KPK.I INDEPENDEN Minta Disposisi Ditindaklanjuti

Sekjen KPK.I INDEPENDEN, Yohanes Joni, S., mempertanyakan tidak adanya respons terhadap disposisi tersebut.

> “Jika arahan pimpinan tertinggi saja tidak dipatuhi dan tidak dijawab, bagaimana dengan aspirasi masyarakat biasa? Ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pelanggaran terhadap kedisiplinan dan tanggung jawab pelayanan publik. Kami meminta Menteri PUPR mengevaluasi kinerja pihak-pihak yang mengabaikan disposisi tersebut,” tegas Yohanes Joni, S.

Menurut Tim KPK.I INDEPENDEN, keberadaan disposisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan dan tindak lanjut secara resmi, khususnya mengenai proyek Kali Lamong yang menjadi perhatian masyarakat.

Tuntutan dan Permintaan Klarifikasi

Tim KPK.I INDEPENDEN meminta beberapa hal kepada pihak terkait, yakni:

1. Segera menindaklanjuti disposisi Nomor 2638/EM/26 secara tertulis.
2. Menjelaskan status proyek Kali Lamong, termasuk anggaran, progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, serta jadwal penyelesaiannya.
3. Memberikan jawaban resmi terhadap temuan yang disampaikan berdasarkan kondisi di lapangan.
4. Melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap jajaran terkait apabila terbukti mengabaikan arahan atau disposisi pimpinan.

Tim KPK.I INDEPENDEN berharap pihak Kementerian PUPR dan Ditjen SDA dapat memberikan klarifikasi secara terbuka agar persoalan tersebut tidak menimbulkan pertanyaan lebih lanjut di tengah masyarakat.

(Tim Kontributor — Harian Merah Putih)