Eri Cahyadi Larang Sekolah Negeri Jual Seragam, Batik dan Olahraga Bakal Diseragamkan

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melarang SD dan SMP negeri menjual seragam kepada siswa maupun wali murid. Kebijakan ini diterapkan setelah Pemkot Surabaya menerima keluhan terkait harga seragam yang dinilai berbeda-beda antar sekolah.

Eri menyebut, perbedaan harga cukup mencolok. Seragam batik yang dijual di sejumlah sekolah, misalnya, mencapai Rp115 ribu, sementara harga di pasaran berkisar Rp80 ribu-Rp90 ribu.

Menurutnya, perbedaan kualitas dan harga seragam juga berpotensi menimbulkan kesenjangan di antara siswa. Karena itu, sekolah tidak diperbolehkan menjual paket seragam maupun mengambil keuntungan dari pengadaan seragam.

“Kalau kualitas kain beda-beda, nanti siswa dari keluarga tidak mampu mendapat kain yang warnanya berbeda. Akhirnya tidak ada kesetaraan. Saya ingin semua siswa memakai seragam dengan standar dan kualitas yang sama,” tegas Eri, Kamis (24/9/2026).

Untuk seragam nasional seperti putih-merah SD dan putih-biru SMP, orang tua dibebaskan membeli di mana saja. Sementara seragam batik akan diproduksi secara terpusat agar motif, warna, dan kualitasnya sama.

Kepala Dispendik Surabaya Febrina Kusumawati mengatakan, mulai tahun depan seragam batik dan olahraga untuk seluruh SDN dan SMPN akan menggunakan desain yang sama. Selama ini, seragam tematik tersebut diproduksi masing-masing sekolah dengan motif dan harga yang berbeda.

“Marwah sekolah kita kembalikan penuh untuk edukasi. Tugas guru dan kepala sekolah adalah menjadi pengajar yang baik bagi anak-anak Surabaya,” ujar Febrina.

Dispendik kini berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Surabaya untuk menyiapkan motif batik khas Surabaya. Produksinya akan melibatkan pelaku UMKM lokal.

Febrina menegaskan, kebutuhan seragam yang menjadi tanggungan Pemkot tetap diberikan secara gratis melalui anggaran Dinas Pendidikan. Sementara jika orang tua membutuhkan seragam tambahan, pembelian dapat dilakukan di toko umum maupun sentra UMKM dengan harga standar pasar.

“Jika di toko harganya Rp85 ribu, sekolah tidak boleh menjual di atas harga standar tersebut. Bahkan stok yang masih ada tidak boleh dijual untuk mencari keuntungan,” tegasnya.

Pemkot Surabaya berharap kebijakan tersebut dapat menghapus praktik jual beli seragam di sekolah, menciptakan keseragaman harga dan kualitas, sekaligus membuka ruang lebih besar bagi UMKM lokal dalam produksi seragam siswa.(sub)