Adik Kepala BNPB Jadi Tersangka, KPK Sita Rp1,4 Miliar dan 12 Batang Emas

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang berinisial R, yang disebut sebagai adik kandung Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan bencana. Penetapan tersangka tersebut, menurut informasi dalam foto yang diterima, dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu, 14 Oktober 2026.

Dalam operasi tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar serta 12 batang emas yang disebut disimpan di dalam kotak brankas.

Kasus ini diduga berkaitan dengan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat dan bantuan korban bencana.

KPK menduga dana tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penggunaan dana untuk penanggulangan bencana kini menjadi salah satu fokus penyidikan guna menelusuri kemungkinan penyimpangan dalam proses pengadaan maupun penyaluran anggaran.

KPK Tetapkan Lima Orang sebagai Tersangka

Perkembangan terbaru, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka setelah melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Salah satu tersangka adalah adik Kepala BNPB, Bima Setiawan.

Empat tersangka lainnya adalah Gabriel Purwaka Sigit, Richard Erlangga, serta dua pihak swasta bernama Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian. Kelimanya menjalani proses hukum lebih lanjut. ([Katadata][1])

Barang Bukti Bertambah

Dalam perkembangan penyidikan pada Rabu, 14 Oktober 2026, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa nilai uang yang disita mencapai sekitar Rp3,3 miliar. Selain uang tunai, penyidik juga mengamankan aset kripto bernilai miliaran rupiah serta emas dengan jumlah ratusan gram.

Jumlah tersebut merupakan perkembangan dari penghitungan awal yang sebelumnya menyebut uang tunai sekitar Rp1,4 miliar. ([detiknews][2])

BNPB Hormati Proses Hukum

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen bersikap kooperatif dengan memberikan data serta dokumen yang dibutuhkan penyidik.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dana penanggulangan bencana yang semestinya digunakan untuk mendukung kebutuhan darurat dan membantu masyarakat terdampak bencana.

KPK masih mendalami dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk kebencanaan. Rincian lebih lanjut mengenai proyek yang menjadi objek perkara akan mengikuti penjelasan resmi penyidik.

Catatan redaksi: Informasi pada foto menyebut 12 batang emas dan ancaman hukuman mati. Namun, berdasarkan perkembangan pemberitaan yang tersedia hingga 14 Oktober 2026, KPK menyampaikan barang bukti berupa emas batangan dan tabungan emas, sementara jumlah keseluruhan barang bukti berkembang selama penyidikan. Karena itu, rincian barang bukti dan ancaman hukuman sebaiknya tidak dipastikan tanpa keterangan resmi lebih lanjut.

Sumber: ANTARA, Katadata, dan detikNews.