MENTERI ATR/BPN NUSRON WAHID TERANCAM JEMPUT PAKSA KPK - INFO EKSKLUSIF VIA BATAM

BREAKING NEWS HARIAN MERAH PUTIH - 20 OKTOBER 2026

Jakarta - Batam - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid terancam dijemput paksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dua kali mangkir dari panggilan penyidik sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menegaskan tim penyidik tengah mengkaji asas kepatutan alasan dinas ke Malaysia yang diajukan Nusron pada panggilan kedua Kamis 15 Oktober 2026 lalu.

INFO EKSKLUSIF LEOT NASIONAL:
Berdasarkan informasi yang dihimpun Tim Liputan LEOT, Menteri Nusron diduga melakukan perjalanan dinas ke luar negeri melalui jalur Batam menuju Johor Bahru, Malaysia. Informasi tersebut diperkuat dengan adanya desakan dari Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan Forjimak yang meminta KPK bergerak cepat melakukan pemanggilan paksa dan menyanggong kedatangan Nusron di Bandara.

"Silakan menyambutnya atau menyanggongnya di bandara malam nanti atau besok pagi," ujar Boyamin, Senin (19/10) malam, mengacu pada informasi kepulangan Nusron yang dijadwalkan mendarat di Jakarta via Batam.

OTT 20 KOPER Rp100 MILIAR+:
Kasus ini mencuat setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 yang mengamankan *20 koper berisi dokumen dan uang lebih dari Rp100 miliar* di kediaman Gus Arif (mantan Bupati Kebumen) di Cibubur. Uang tersebut diduga terkait pengurusan HGB.

8 TERSANGKA:
KPK telah menetapkan 8 tersangka termasuk 4 orang yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri, Dirjen Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Bogor Sontang, dan Dirut Summarecon Adrianto Pitojo.

DUGAAN BELUM IZIN PRESIDEN:
Forjimak menduga perjalanan dinas ke Malaysia tersebut dilakukan sebelum mendapatkan izin resmi dari Presiden Prabowo Subianto. "Diduga tidak mendapatkan izin dari presiden ketika menjalankan perjalanan dinas pada hari Rabu," kata Sekjen Forjimak Fatmawati.

DESAKAN MUNDUR:
Pakar hukum tata negara Mahfud MD dan BRIN mendesak Nusron mempertimbangkan mundur atau dibebastugaskan sementara demi menjaga marwah kabinet dan etika politik.

Redaksi Harian Merah Putih terus memantau perkembangan di Bandara Hang Nadim Batam dan Bandara Soekarno-Hatta malam ini.