SURAT KONFIRMASI 34 HARI BELUM DIRESPONS, KPK INDEPENDEN SIAP LAPORKAN PROYEK PELABUHAN TEPA Rp61,18 MILIAR KE KEJAKSAAN AGUNG

HARIAN MERAH PUTIH
EDISI INVESTIGASI KHUSUS
Rabu, 21 Oktober 2026

Pipa Berkarat dan Berkerak di Proyek Pelabuhan Tepa Diduga Material Bekas, Yohanes Desak Audit dan Pemeriksaan

JAKARTA, HMP — Proyek Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), senilai Rp61,18 miliar yang bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan tahun anggaran 2025 menjadi sorotan setelah muncul dugaan penggunaan material pipa besi pancang bekas yang mengalami korosi atau karat.

Yohanes J. dari Lembaga KPK Independen menyampaikan bahwa pihaknya menemukan tumpukan pipa besi pancang dengan kondisi berkarat, berkerak, dan ditumbuhi lumut di lokasi proyek. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelayakan material yang digunakan dalam pekerjaan pembangunan fasilitas pelabuhan tersebut.

Berdasarkan dokumentasi foto yang disampaikan, sejumlah pipa terlihat mengalami karat pada bagian permukaan. Sementara itu, pipa lain tampak berwarna biru. Perbedaan kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang diminta untuk diklarifikasi kepada pihak terkait.

Yohanes menduga pipa yang ditemukan tersebut merupakan material bekas yang sebelumnya pernah digunakan di pelabuhan lain. Namun, dugaan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis dan klarifikasi dari pihak pelaksana proyek maupun instansi yang berwenang.

SURAT KONFIRMASI BELUM MENDAPAT TANGGAPAN

Yohanes menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat konfirmasi resmi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) pada 9 September 2026.

Surat bernomor 017/KPK-INDEPENDENT-Pusat tersebut ditujukan kepada Tata Usaha Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan, menurut keterangan Yohanes, telah diterima dengan tanda terima resmi.

Dalam surat tersebut, KPK Independen meminta penjelasan mengenai dugaan penggunaan material bekas pada proyek Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Tepa. Selain itu, surat tersebut juga mempertanyakan pengawasan terhadap kesesuaian material dengan spesifikasi teknis pekerjaan.

Namun, menurut Yohanes, hingga berita ini disusun, pihaknya belum menerima tanggapan resmi atas surat konfirmasi tersebut.

Yohanes menyatakan bahwa konfirmasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh informasi dan memberikan kesempatan kepada instansi terkait untuk menyampaikan penjelasan sebelum berita dipublikasikan.

KUTIPAN YOHANES: DESAK AUDIT DAN PEMERIKSAAN

Yohanes menyampaikan keberatannya atas dugaan penggunaan material pipa berkarat dalam proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.

"Ini bentuk kejahatan anggaran. Masa proyek Rp61 miliar dipakai besi bekas karatan? Kami sudah kirim surat resmi ke Dirjen Hubla sejak 34 hari lalu, tetapi tidak ada jawaban. Kami minta Menteri Perhubungan dan aparat penegak hukum segera audit dan hentikan pekerjaan ini sebelum membahayakan keselamatan!"

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui apakah material yang digunakan dalam proyek tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan spesifikasi kontrak.

Menurut Yohanes, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan kondisi material, tingkat korosi, serta kelayakannya apabila digunakan sebagai bagian dari struktur pancang pelabuhan.

DUGAAN MATERIAL BEKAS JADI SOROTAN

Berdasarkan dokumentasi yang disampaikan kepada Harian Merah Putih, pipa besi yang menjadi sorotan terlihat mengalami karat dan memiliki kerak pada bagian permukaannya. Terdapat pula dugaan bekas paparan lingkungan laut pada material tersebut.

Yohanes menduga pipa tersebut pernah digunakan sebelumnya dan kemudian dicat ulang pada bagian luar. Namun, dugaan mengenai riwayat penggunaan material serta kondisi bagian dalam pipa tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan langsung dan pengujian teknis.

Ia menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena proyek tersebut berkaitan dengan pembangunan fasilitas pelabuhan yang harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas konstruksi.

Meski demikian, kondisi fisik pipa saja belum cukup untuk memastikan tingkat kekuatan material yang tersisa. Penilaian mengenai kelayakan dan keamanan penggunaannya perlu dilakukan oleh tenaga ahli melalui pemeriksaan teknis sesuai standar yang berlaku.

KPK INDEPENDEN SIAP MELAPORKAN KASUS KE KEJAKSAAN AGUNG

Yohanes menegaskan bahwa pihaknya berencana membawa persoalan tersebut ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Senin pekan depan agar dugaan penyimpangan dalam proyek Pelabuhan Laut Tepa mendapat perhatian aparat penegak hukum.

Ia berharap aparat berwenang dapat menelaah dokumen proyek, spesifikasi material, proses pengadaan, serta pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Menurut Yohanes, penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanaan proyek wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Proyek senilai Rp61 miliar ini menggunakan uang negara dan tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun. Kami berharap persoalan ini mendapat perhatian khusus agar penggunaan anggaran APBN, terutama pada proyek Pelabuhan Laut Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya, dapat diperiksa secara menyeluruh," tegasnya.

Ia juga menyampaikan kritik terhadap belum adanya tanggapan yang diterima pihaknya atas surat konfirmasi yang telah dikirimkan kepada Ditjen Hubla.

RESPONS DITJEN HUBLA MASIH DINANTIKAN

Hingga berita ini disusun, Harian Merah Putih masih menantikan tanggapan resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terkait dugaan penggunaan material pipa besi berkarat pada proyek Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut Tepa senilai Rp61,18 miliar.

Keterangan dari pihak Ditjen Hubla diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai spesifikasi material yang digunakan, proses pemeriksaan kualitas, serta pengawasan pelaksanaan proyek.

Harian Merah Putih membuka ruang bagi Ditjen Hubla, pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, dan instansi terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi serta hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Kasus ini diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan agar fakta mengenai kondisi material serta pelaksanaan proyek dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat.