OPINI PUBLIK Mengakhiri “Proyek Abadi” Pantura: Reformasi Metode Konstruksi dan Rampingkan Birokrasi PPK

Demi Uang Rakyat
Oleh: [Yohanes.HMP````]
Wartawan Harian Merah Putih, Semarang
Sebagai jurnalis yang setiap minggunya melintas langsung di jalur nadi perekonomian nasional—mulai dari ruas Pantura Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur—pemandangan yang tersaji di lapangan seolah tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Keluhan klasik pengguna jalan mulai dari jalan berlubang, retak, amblas, sliding (bergeser), hingga hancur total terus berulang.
Ironisnya, kondisi ini terjadi di tengah gelontoran anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya tidak main-main. Di bawah kendali Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)—baik di wilayah Jateng-DIY, Jatim-Bali, maupun DKI-Jabar—kucuran dana untuk pemeliharaan, preservasi, dan rehabilitasi jalan menembus angka ratusan miliar hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Lalu, di mana letak persoalannya? Mengapa dengan anggaran sebesar itu, masalah kerusakan jalan tidak pernah tuntas dan justru menjadi lingkaran setan "proyek abadi" yang terus membebani keuangan negara?
Ilusi Perbaikan Permukaan: Mengabaikan Akar Masalah Struktur Tanah
Selama ini, metode penanganan yang kerap diambil oleh para pemangku kebijakan sering kali bersifat seremonial dan permukaan belaka. Ketika sebuah ruas jalan rusak, kontraktor datang mengeruk lapisan atas, lalu menghampar aspal baru.
Padahal, jika ditelaah secara kritis dari realitas di lapangan, banyak koridor jalan nasional—terutama di jalur-jalur basah, bekas rawa, atau wilayah dengan struktur tanah liat dan lumpur yang labil—memiliki daya dukung tanah dasar (sub-grade) yang buruk. Ditambah dengan hantaman ribuan truk bermuatan sumbu terberat atau kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) setiap harinya, jalan sehebat apa pun pasti akan hancur jika fondasi bawahnya tidak dibenahi secara total.
Jika kontraktor hanya menghampar aspal satu lapis tipis yang menyerupai bentuk punggung penyu (cembung di tengah, menipis di pinggir) tanpa memperhitungkan spesifikasi teknis dan ketahanan beban, maka itu sama saja dengan "membuang uang triliunan ke dalam lumpur". Dalam hitungan bulan, aspal akan kembali terkelupas dan berlubang. Negara dipaksa terus menggelontorkan anggaran rehabilitasi di lokasi yang sama setiap tahunnya. Ini bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan bentuk inefisiensi anggaran yang mencederai prinsip keadilan publik.
Rampingkan Struktur Birokrasi PPK demi Efektivitas Pengawasan
Selain persoalan teknis konstruksi, akar karut-marut pengelolaan proyek jalan nasional juga bersumber dari birokrasi di internal pelaksana. Selama ini, pembagian ruas jalan yang panjang dipecah ke dalam banyak tangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dalih paket-paket pekerjaan kecil.
Padahal, pemecahan birokrasi yang terlalu gemuk ini justru menciptakan masalah baru: mulai dari koordinasi yang lambat, hilangnya fokus integrasi penanganan jangka panjang, hingga potensi kecemburuan internal akibat pembagian porsi kue anggaran yang tidak merata.
Sebagai langkah efektivitas dan kontrol yang lebih ketat, sudah saatnya pemerintah melakukan perombakan total. Sebagai contoh, untuk koridor strategis lintas pantura—seperti dari Brebes hingga Semarang—cukup dikendalikan oleh satu atau dua PPK yang solid dan bertanggung jawab penuh. Dengan wilayah kerja yang dikonsolidasikan dan diperkecil jumlahnya, pengawasan mutu fisik di lapangan akan jauh lebih terpusat, transparan, dan terukur. Negara tidak perlu lagi menghamburkan anggaran untuk biaya operasional birokrasi yang gemuk namun minim hasil nyata.
Menagih Keberanian Negara: Sekali Kerja, Selesai untuk Jangka Panjang
Sudah saatnya paradigma pengadaan infrastruktur jalan nasional diubah total. Hentikan mentalitas proyek tambal sulam tahunan yang hanya menghabiskan anggaran tanpa solusi permanen.
Negara harus berani berinvestasi pada metode konstruksi berbasis ketahanan jangka panjang, seperti perbaikan tanah dasar (soil improvement), penggunaan beton kaku (rigid pavement) bertulang di atas jalur rawa/lumpur, serta pembangunan sistem drainase bawah permukaan yang memadai untuk menolak musuh utama jalan raya, yaitu genangan air.
Jika dihitung secara saksama, menggelontorkan anggaran besar di awal untuk sekali pengerjaan total yang permanen jauh lebih hemat dan rasional dibandingkan membakar uang ratusan miliar setiap tahun untuk proyek tambal sulam yang tak berkesudahan.
Sebagai ruang publik yang independen, Harian Merah Putih akan terus mengawal dan menyuarakan aspirasi ini. Uang APBN bersumber dari keringat rakyat melalui pajak, dan sudah sepatutnya setiap jengkal jalan yang dibangun benar-benar menghadirkan keselamatan, kenyamanan, serta kemaslahatan bagi seluruh masyarakat—bukan sekadar menjadi lumbung proyek bagi segelintir pihak.
Bersambung…………….