Lia Istifhama Dorong Desa Diberi Ruang Lebih Luas Kelola Pembangunan

Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, mendorong pemerintah memberikan ruang lebih luas kepada desa dalam mengelola pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Hal itu disampaikan Lia saat mengikuti kunjungan kerja Komite I DPD RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (21/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergitas pembangunan desa dan pemanfaatan Dana Desa.

“Ini semoga menjadi sebuah ruang mediasi atau keleluasaan. Jadi bagaimana desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan itu,” ujar Lia.

Dalam forum tersebut, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Friendy Sihotang, memaparkan perkembangan anggaran Dana Desa. Pada 2026, pagu Dana Desa mencapai Rp60,57 triliun untuk 75.260 desa.

Anggaran tersebut terdiri atas Rp25 triliun Dana Desa reguler, Rp34,57 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta Rp1 triliun tambahan insentif. Pemanfaatan Dana Desa antara lain diarahkan untuk ketahanan pangan dan program padat karya.

Lia juga menyoroti kebijakan penyesuaian kebutuhan lahan KDMP dari 1.000 meter persegi menjadi 600 meter persegi. Menurutnya, perubahan tersebut dapat memberikan ruang lebih fleksibel sekaligus mendukung upaya menjaga lahan hijau.

Selain itu, ia memberi perhatian terhadap pengembangan sekolah desa inklusif. Lia menilai program tersebut dapat memperkuat pembangunan desa dengan melibatkan kelompok masyarakat yang selama ini rentan atau terpinggirkan.

Namun, ia meminta skema program disusun secara jelas agar tidak berbenturan dengan program kementerian lain, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) maupun sekolah rakyat.

“Bagaimana skemanya agar tidak terjadi overlapping atau tumpang tindih dengan kementerian yang lain, kalau kita bicara PKH, sekolah rakyat dan sebagainya agar tetap selaras,” katanya.

Friendy menjelaskan, pemerintah tahun ini mengembangkan sekolah lapang desa inklusif melalui Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program tersebut menyasar 448 desa di 56 kabupaten pada 22 provinsi, khususnya wilayah tengah dan timur Indonesia.

Program itu diarahkan membuka kesempatan bagi kelompok marginal dan rentan, termasuk perempuan, untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Materinya mencakup kepemimpinan perempuan, partisipasi dalam forum desa, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, pengembangan UMKM, perlindungan anak, hingga pembangunan desa berbasis gender.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI Ade Yuliasih dan turut dihadiri Wakil Ketua DPD RI Carel Simon Petrus Suebu serta Bahar Buasan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulawesi Selatan Muh. Saleh, dan jajaran Komite I DPD RI. (pps)