KPK Sita Barang Bukti Rp106,3 Miliar dalam OTT Kementerian ATR/BPN

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti senilai sekitar Rp106,3 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Penyitaan tersebut disebut sebagai salah satu penyitaan barang bukti terbesar sepanjang sejarah OTT KPK. Barang bukti berupa uang tunai itu diamankan dalam 20 koper berwarna merah setelah penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Dalam operasi yang berlangsung pada 14 September 2026, KPK mengamankan 19 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak delapan orang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Kedelapan tersangka tersebut terdiri atas seorang Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian ATR/BPN, Direktur perusahaan properti Summarecon, serta enam pejabat ATR/BPN lainnya. Mereka diduga terlibat dalam perkara yang berkaitan dengan pengurusan izin lahan dan proyek pertanahan.

Uang Tunai dalam Berbagai Mata Uang

Barang bukti yang diamankan KPK tidak hanya berupa rupiah. Penyidik juga menemukan sejumlah uang dalam mata uang asing.

Rinciannya meliputi Rp106,3 miliar, sekitar USD2.611.500, GGD1.974.500, Riyal 910, serta Ringgit 981. Seluruh uang tersebut kemudian dikemas dan diamankan dalam koper sebelum dibawa ke kantor KPK untuk kepentingan penyidikan.

Selain uang tunai, KPK turut mengamankan sejumlah barang mewah, antara lain satu unit Harley-Davidson, satu unit Jeep Rubicon, kendaraan dinas yang telah dimodifikasi, serta satu unit sepeda Brompton lipat.

KPK menyatakan penyitaan dilakukan untuk memperkuat proses penyidikan sekaligus menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dugaan Suap dan Gratifikasi

Dalam perkara ini, Dirjen ATR/BPN diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan izin lahan. Sementara itu, Direktur Summarecon diduga berperan sebagai pemberi suap dalam proyek pertanahan.

Enam pejabat ATR/BPN lainnya diduga terlibat dalam pemufakatan jahat serta penerimaan gratifikasi.

KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat. Lembaga antirasuah tersebut juga menyatakan tidak akan memberikan ruang bagi praktik korupsi di lingkungan pemerintahan.