KPK INDEPENDEN DESAK KPK RI DAN KEJAGUNG USUT PROYEK SUNGAI WAITAMU AMBON, KEPALA BALAI AIR MALUKU DIMINTA BERTANGGUNG JAWAB

Berikut perbaikan EYD, tanda baca, dan susunan kalimat agar lebih rapi, tegas, serta profesional, dengan tetap mempertahankan substansi dan isi pernyataan aslinya.

PERNYATAAN SIKAP KPK INDEPENDEN – HARIAN MERAH PUTIH

Terkait Polemik Proyek Jembatan/Bangunan di Atas Sungai Waitamu – Pantai Mardika, Ambon, Depan Kodam XV/Pattimura

Saya, selaku Ketua KPK Independen, menegaskan:

1. YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB ADALAH KEPALA BALAI AIR MALUKU.

Proyek tersebut berada di lingkungan kerja mereka, tepatnya di atas Sungai Waitamu, yang jelas merupakan kewenangan Balai Wilayah Sungai Maluku. Mustahil proyek sebesar itu, yang pengerjaannya cukup masif dan berada di pusat Kota Ambon, tepat di depan Kodam XV/Pattimura, tidak diketahui oleh Kepala Balai. Seluruh masyarakat Ambon mengetahui adanya kegiatan tersebut, Bos!

2. PROYEK INI BARU DIHENTIKAN SETELAH TERUNGKAP.

Menurut pengamatan kami dari KPK Independen, penghentian proyek ini terjadi karena sudah diketahui oleh media dan menjadi perhatian publik. Jika tidak terungkap, bukan tidak mungkin proyek tersebut akan terus berjalan hingga selesai tanpa diketahui oleh masyarakat. Ini merupakan modus lama, Bos!

3. KAMI MENDESAK KPK RI DAN KEJAKSAAN AGUNG RI TURUN LANGSUNG MEMERIKSA PROYEK TERSEBUT.

Hal ini diperlukan untuk memberikan efek jera kepada oknum-oknum yang diduga bermain-main dengan pekerjaan yang belum memiliki izin resmi. Negara kita adalah negara hukum yang memiliki kedudukan dan aturan hukum yang tetap, Bos!

4. SETIAP PROSES PROYEK HARUS SESUAI DENGAN MEKANISME LELANG YANG TRANSPARAN DAN PERENCANAAN YANG JELAS.

Apa pun jenis proyeknya, seluruh proses harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Kalaupun disebut sebagai kegiatan swadaya, semuanya tetap harus jelas dan transparan, mulai dari asal sumber dana, jumlah anggaran, berapa hari waktu pengerjaan, kapan PHO dilaksanakan, siapa konsultan perencana dan apa nama PT-nya, hingga di mana RAB-nya.

Mekanisme yang benar harus mengikuti ketentuan dan prosedur sebagaimana disampaikan oleh Dirjen SDA, Jenderal Arnold, bahwa seluruh kegiatan harus dilaksanakan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku.

5. PROYEK WAITAMU BUKAN PROGRAM INSTITUSI KARENA DIDUGA BANYAK MELANGGAR ATURAN DAN BELUM MEMILIKI IZIN.

Proyek tersebut diduga belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), izin pemanfaatan sempadan sungai, maupun persetujuan teknis. Hal ini merupakan persoalan serius yang harus segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang, Bos!

PENUTUP

Kami meminta agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap proyek tersebut. Apabila terbukti terdapat unsur pembiaran oleh Kepala Balai, kami meminta agar yang bersangkutan dicopot dari jabatannya dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Bos!

KPK INDEPENDEN – HARIAN MERAH PUTIH