KPK Geledah Kanwil BPN Jatim, Terkait Kasus yang Menjerat Lampri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kali ini, penyidik menyasar Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur, Kamis (24/9/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut. Ia menyebut kegiatan masih berlangsung sehingga KPK belum menyampaikan hasil maupun barang bukti yang diperoleh dari lokasi.

“Penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Di mana penggeledahan hari ini dilakukan di Kanwil BPN Jawa Timur,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Budi mengatakan KPK akan menyampaikan perkembangan penggeledahan setelah proses penyidikan berjalan lebih lanjut.

“Saat ini penggeledahan masih berlangsung, kami akan sampaikan setiap perkembangannya,” ujarnya.

Penggeledahan Kanwil BPN Jawa Timur berkaitan dengan perkara dugaan suap yang menjerat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Kementerian ATR/BPN, Lampri, yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Lampri diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil ATR/BPN Jawa Timur. Namun, KPK belum membeberkan secara rinci alasan penyidik melakukan penggeledahan di kantor tersebut maupun kaitan dokumen yang sedang dicari dengan perkara Lampri.

Rangkaian Penyidikan
Kasus yang menjerat Lampri bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor.

Dalam pengembangan perkara, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka, termasuk Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adi.

Penyidikan kemudian berkembang dengan penggeledahan di sejumlah lokasi. KPK sebelumnya melakukan penggeledahan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kantor Summarecon, rumah Lampri, hingga Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

Sehari sebelum penggeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur, penyidik juga melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan Kota Mojokerto.

KPK Sita Rp106,3 Miliar
Dalam rangkaian penindakan perkara tersebut, KPK juga menyita uang senilai Rp106,3 miliar. Nilai tersebut disebut sebagai salah satu penyitaan uang terbesar dalam sejarah OTT KPK.

Selain dugaan suap terkait pengurusan HGB, KPK juga mengembangkan penyidikan terhadap dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Meski penggeledahan di Kanwil BPN Jawa Timur telah dikonfirmasi KPK, hingga Kamis sore lembaga antirasuah itu belum mengungkap secara rinci barang bukti yang ditemukan maupun hasil penyisiran di lokasi.

KPK menyatakan perkembangan hasil penggeledahan akan disampaikan setelah proses penyidikan memungkinkan untuk diumumkan kepada publik.(red)