Kejaksaan Agung Tangani Perkara Triliunan Rupiah, Sidang Febrie Adriansyah Digelar 7 Oktober

JAKARTA — Kejaksaan Agung menegaskan tetap fokus menangani sejumlah perkara hukum strategis, termasuk perkara dugaan korupsi yang melibatkan pejabat dan sektor publik. Di tengah penanganan kasus tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga menegaskan tidak ada rencana pencopotan dirinya dari jabatan.

Dalam pemberitaan Harian Merah Putih edisi Selasa, 7 Oktober 2026, terus memperkuat penegakan hukum yang adil,” demikian inti pernyataan Burhanuddin sebagaimana diber ST Burhanuddin menyatakan tetap memimpin Kejaksaan Agung sejak 2019 dan berkomitmen menjaga integritas lembaga penegak hukum.

“Kami bekerja profesional, berpegang pada hukum, dan terus memperkuat penegakan hukum yang adil,” demikian inti pernyataan Burhanuddin sebagaimana diberitakan.

Selain itu, Burhanuddin menyampaikan bahwa Kejaksaan Agung melakukan mutasi terhadap 114 pejabat di lingkungan Kejaksaan RI. Mutasi tersebut disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja seluruh satuan kerja.

Sidang Perdana Febrie Adriansyah

Perhatian publik juga tertuju pada sidang perdana mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 7 Oktober 2026, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Perkara tersebut tercatat dengan nomor 78/Pid.Sus-TPK/2026. Febrie didakwa terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan saat menjabat Jampidsus.

Sidang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara telah lengkap dan siap untuk disidangkan.

Persidangan tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat tinggi penegak hukum.

Kejaksaan Gelar Pelatihan ADR Sektor Publik

Di sisi lain, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM Datun) menyelenggarakan pelatihan Alternative Dispute Resolution (ADR) sektor publik pada 5–7 Oktober 2026 di Hotel Le Meridien Jakarta.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari transformasi _Advocaat General_ untuk memperkuat peran JAM Datun dalam penyelesaian sengketa hukum secara non-litigasi.

Lebih dari 200 peserta dari kementerian, lembaga, dan BUMN mengikuti kegiatan tersebut. Materi pelatihan mencakup teknik mediasi, negosiasi, serta fasilitasi sengketa di sektor publik.

Program ADR diharapkan dapat meningkatkan kapasitas jaksa perdata dalam membantu penyelesaian sengketa negara secara lebih efektif, efisien, dan preventif.

Kasus Dugaan Korupsi Pertamina

Kejaksaan Agung juga tengah menangani dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan terdapat sembilan tersangka yang diduga terlibat dalam praktik korupsi terkait distribusi BBM dan pengelolaan niaga.

Kerugian negara dalam perkara tersebut disebut mencapai sekitar Rp300 triliun, dengan dugaan berkaitan dengan tata kelola timah.

Kejaksaan Agung menyatakan perkara tersebut akan ditangani secara serius. Para tersangka berpotensi menghadapi hukuman berat apabila terbukti bersalah di pengadilan, termasuk pidana mati sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rangkaian agenda tersebut menunjukkan Kejaksaan Agung tengah menghadapi sejumlah perkara besar sekaligus memperkuat pendekatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme ADR.