Kejaksaan Agung Didesak Periksa Anggaran IJD Jalan Nasional Jateng-DIY, Satker dan PPK Dinilai Abaikan Aduan Publik

HARIAN MERAH PUTIH — SEJAK 2018

YOGYAKARTA — Kelompok kontrol publik mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk segera turun tangan memeriksa pengelolaan anggaran Instruksi Jalan Daerah (IJD) pada proyek jalan nasional di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi pelanggaran aturan teknis Bina Marga serta buruknya transparansi dari pihak Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wilayah terkait.

Yohanes, salah satu perwakilan kontrol publik, menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Satker dan PPK yang dinilai antipati terhadap laporan masyarakat. Ia menegaskan bahwa proyek infrastruktur jalan tersebut dibiayai oleh uang rakyat sehingga asas keterbukaan informasi harus dijunjung tinggi sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Kontrol publik menilai Satker dan PPK terkesan tidak mau tahu tentang aduan masyarakat. Padahal, proyek tersebut bukan menggunakan uang pribadi, melainkan uang rakyat yang pertanggungjawabannya harus transparan. Jika mentalitas pejabat Satker seperti ini, kami meminta agar jabatannya dievaluasi kembali. Kalau alergi dengan aduan, lebih baik diganti saja. Masih banyak figur bagus yang mampu mengatasi masalah di lapangan,” tegas Yohanes dalam keterangannya.

Soroti Komunikasi PPK dan Respons Satker yang Lamban

Kritik keras juga diarahkan kepada PPK berinisial E. Yohanes membeberkan bahwa surat konfirmasi yang dikirimkan oleh pihak media sebenarnya sudah diteruskan oleh Satker kepada PPK. Namun, respons dari PPK dinilai tidak substantif dan di luar kepatutan dasar komunikasi birokrasi.

Alih-alih menghubungi pihak pengadu untuk memberikan klarifikasi resmi, surat tersebut justru diberikan kepada pihak lain. PPK yang bersangkutan dikabarkan hanya menitipkan salam tanpa memberikan jawaban konkret atas substansi aduan.

Yohanes menjelaskan bahwa pihak media sempat menghubungi Satker melalui WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait pekerjaan IJD yang menjadi objek investigasi. Dalam percakapan tersebut, pihak media menyampaikan sejumlah temuan lapangan yang memerlukan penjelasan dari pihak terkait.

Namun, pesan WhatsApp tersebut tidak mendapatkan respons dari Satker meskipun, menurut keterangan pihak media, pesan itu telah dibaca.

Pihak media kemudian mengetahui bahwa surat konfirmasi yang sebelumnya dikirimkan kepada Satker justru berada di tangan kontraktor. Ketika ditanya mengenai keberadaan surat tersebut, kontraktor menyampaikan bahwa surat itu diberikan oleh PPK yang menangani pekerjaan tersebut.

Pihak media kemudian menjelaskan bahwa surat konfirmasi tersebut ditujukan kepada Satker dan meminta agar PPK menghubungi pihak media secara langsung untuk memberikan klarifikasi, karena persoalan yang dikonfirmasi berkaitan dengan pekerjaan dan tanggung jawab pihak terkait.

Menurut keterangan pihak media, kontraktor sempat menyampaikan bahwa PPK akan diminta menghubungi pihak media pada hari berikutnya. Namun, ketika ditanyakan mengenai kemungkinan menghubungi PPK, kontraktor menyebutkan bahwa PPK sedang sibuk.

Situasi tersebut dinilai menunjukkan ketidakkonsistenan dalam komunikasi dan penanganan permintaan klarifikasi.

Upaya Konfirmasi 2 x 24 Jam Diabaikan Satker dan PPK

Pihak media Harian Merah Putih menegaskan telah menjalankan upaya konfirmasi dengan memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan sebelum berita diterbitkan.

Surat konfirmasi resmi telah dikirimkan dengan memberikan tenggat waktu selama 2 x 24 jam. Pihak media juga melakukan upaya lanjutan melalui pesan WhatsApp kepada Satker dan meminta bantuan kontraktor untuk menyampaikan kepada PPK berinisial E agar memberikan tanggapan.

Dalam komunikasi lanjutan tersebut, pihak media menyampaikan bahwa surat konfirmasi resmi telah dikirimkan dan pihaknya menunggu jawaban hingga batas waktu yang diberikan berakhir.

Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak media menyatakan belum menerima klarifikasi resmi dari Satker maupun PPK terkait substansi pertanyaan dan temuan lapangan yang disampaikan.

Pihak media menilai kesempatan untuk memberikan penjelasan telah diberikan secara patut sebelum berita diterbitkan. Dengan demikian, berita ini disusun berdasarkan hasil investigasi lapangan dan upaya konfirmasi yang telah dilakukan, sementara tanggapan resmi dari pihak terkait masih ditunggu.

Dugaan Anggaran Rp80 Miliar Lebih Tak Sesuai Spesifikasi Bina Marga

Buruknya komunikasi tersebut memperkuat pertanyaan publik mengenai kualitas pengerjaan fisik di lapangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pengelolaan anggaran IJD khusus untuk Provinsi DIY diperkirakan mencapai lebih dari Rp80 miliar.

Publik mempertanyakan mengapa fasilitas jalan yang baru dibangun sudah mengalami kerusakan dini. Kondisi fisik jalan tersebut dinilai perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar teknis dan umur rencana jalan beton maupun aspal yang ditetapkan dalam pedoman Direktorat Jenderal Bina Marga.

Sorotan ini mengingatkan publik pada ketegasan Menteri Pekerjaan Umum (PU) yang sempat menegur keras bawahannya akibat laporan yang dinilai tidak sesuai dengan fakta di lapangan atau disebut sebagai laporan “Asal Bapak Senang”.

“Kami berharap Kejaksaan Agung bisa memeriksa secara menyeluruh penggunaan anggaran IJD di Provinsi DIY dan Jateng. Mengapa pekerjaan di lapangan sudah rusak dan tidak berumur panjang jika mengacu pada aturan Bina Marga mengenai umur jalan beton dan aspal?” pungkas Yohanes.

Temuan Lapangan di Kabupaten Sleman

SLEMAN, DIY — Tim Investigasi Harian Merah Putih bersama Kontrol Publik Kebijakan Independen (KPK Independen) meminta klarifikasi atas kondisi sejumlah pekerjaan Instruksi Jalan Daerah (IJD) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan dokumentasi lapangan bertanggal 18 Oktober 2026, tim menemukan retakan pada sejumlah bagian permukaan beton serta bagian tepi beton yang tampak mengalami kerusakan. Di lokasi lain, saluran drainase terlihat belum tertutup sepenuhnya.

Kondisi tersebut menjadi dasar bagi tim investigasi untuk meminta penjelasan mengenai kualitas pekerjaan dan kesesuaiannya dengan standar teknis yang berlaku.

Acuan Umur Rencana Jalan Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga

Sebagai acuan teknis dalam pemberitaan ini, tim merujuk pada Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017 Nomor 02/M/BM/2017 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Dalam acuan tersebut, umur rencana perkerasan jalan dibedakan berdasarkan jenis konstruksinya, yaitu:

1. Jalan beton semen (rigid pavement): umur rencana 40 tahun.
2. Jalan aspal (flexible pavement): umur rencana 20 tahun.
3. Jalan komposit: umur rencana 20 tahun.

Untuk jalan aspal, terdapat pula pekerjaan pelapisan ulang atau overlay yang memiliki periode perencanaan tersendiri. Namun, untuk konstruksi baru, acuan umur rencana yang disebutkan dalam naskah ini adalah 20 tahun.

Kasus Jalan Turi, Sleman: Jalan Baru Sekitar Tiga Bulan Sudah Retak

Berdasarkan dokumentasi yang menjadi bahan investigasi, kondisi jalan beton di wilayah Turi, Sleman, menjadi salah satu hal yang disoroti. Jalan yang disebut baru selesai dikerjakan sekitar tiga bulan tersebut dilaporkan telah mengalami keretakan, dengan salah satu bagian retakan disebut mencapai panjang sekitar lima meter.

Apabila kondisi tersebut terbukti berkaitan dengan kegagalan konstruksi, diperlukan pemeriksaan teknis untuk mengetahui penyebabnya. Sejumlah faktor yang perlu diperiksa antara lain proses perawatan beton atau curing, pencapaian mutu beton sesuai spesifikasi, serta kualitas pemadatan tanah dasar atau subgrade.

Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, dan hasil akhir konstruksi telah sesuai dengan dokumen kontrak serta ketentuan teknis yang berlaku.

Masa Pemeliharaan dan Tanggung Jawab Pekerjaan

Tim investigasi juga menyoroti masa pemeliharaan pekerjaan serta tanggung jawab kontraktor apabila ditemukan cacat mutu yang terbukti menjadi tanggung jawab pelaksana pekerjaan.

Dalam hal ini, kewajiban perbaikan harus mengacu pada dokumen kontrak dan ketentuan pengadaan yang berlaku. Apabila ditemukan kerusakan yang termasuk dalam tanggung jawab penyedia jasa selama masa pemeliharaan, penanganannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Selain itu, peran PPK, pengawas lapangan, dan konsultan supervisi perlu diperiksa untuk memastikan bahwa pengendalian mutu dan pengawasan pekerjaan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Permintaan Pemeriksaan Mutu dan Klarifikasi

Berdasarkan Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) 2017 Nomor 02/M/BM/2017 dari Direktorat Jenderal Bina Marga, umur rencana jalan beton dan jalan aspal menjadi salah satu acuan dalam menilai perencanaan konstruksi. Namun, umur rencana tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap kerusakan dini merupakan kegagalan konstruksi. Penyebab kerusakan harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis.

Fakta mengenai jalan di wilayah Turi, Sleman, yang dilaporkan mengalami keretakan sekitar tiga bulan setelah pekerjaan selesai perlu ditindaklanjuti dengan pengujian mutu beton, pemeriksaan kondisi tanah dasar, serta evaluasi pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan.

Tim investigasi meminta agar ahli perkerasan jalan, termasuk dari kalangan akademisi atau organisasi profesi bidang jalan, dapat memberikan penjelasan teknis berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan. Pemeriksaan tersebut diharapkan dapat menilai kesesuaian mutu beton dan pemadatan dengan spesifikasi pekerjaan serta ketentuan teknis yang berlaku.

Harian Merah Putih bersama KPK Independen berharap Kejaksaan Agung dan instansi terkait dapat menindaklanjuti temuan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan proyek IJD di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

(TR.HMP)

Bersambung.