JAKSA AGUNG LANJUTKAN KUNJUNGAN KERJA DI JAWA TIMUR, SAMBANGI KEJARI SURABAYA DAN KEJARI TANJUNG PERAK

HARIAN MERAH PUTIH | JAKARTA

SURABAYA, HARIAN MERAH PUTIH – Jaksa Agung Republik Indonesia melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di wilayah Jawa Timur pada Jumat (30/10/2026). Dalam agenda hari ketiga tersebut, Jaksa Agung menyambangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Kejaksaan Negeri Tanjung Perak guna memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, serta memastikan pelaksanaan penegakan hukum berjalan secara profesional dan berintegritas.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pimpinan Kejaksaan Agung dalam memastikan seluruh jajaran kejaksaan di daerah mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Dalam kunjungannya ke Kejari Surabaya, Jaksa Agung meninjau langsung fasilitas pelayanan publik, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital. Peninjauan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, serta kemudahan akses masyarakat terhadap layanan kejaksaan.

Jaksa Agung juga menekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalitas, dan transparansi dalam setiap proses penanganan perkara. Menurutnya, penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, cepat, dan tidak membeda-bedakan pihak yang berhadapan dengan hukum.

“Kita harus memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, cepat, dan berpihak kepada masyarakat,” demikian arahan Jaksa Agung kepada jajaran Kejari Surabaya sebagaimana tercantum dalam materi pemberitaan.

Usai melaksanakan agenda di Kejari Surabaya, rombongan Jaksa Agung melanjutkan kunjungan ke Kejari Tanjung Perak. Dalam kesempatan tersebut, perhatian utama diarahkan pada penguatan sinergi antarlembaga penegak hukum, terutama dalam menangani berbagai persoalan hukum di kawasan pelabuhan.

Wilayah Tanjung Perak sebagai salah satu kawasan pelabuhan strategis di Jawa Timur memiliki aktivitas ekonomi dan distribusi logistik yang tinggi. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas instansi guna mengantisipasi berbagai potensi tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi.

Dalam agenda tersebut, Jaksa Agung juga melaksanakan dialog tertutup bersama para jaksa fungsional. Pembahasan diarahkan pada optimalisasi penuntasan perkara korupsi, peningkatan kualitas penanganan perkara, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Kepala Kejari Tanjung Perak menyampaikan bahwa pihaknya telah meningkatkan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, termasuk Bea Cukai, TNI Angkatan Laut, dan Kepolisian. Sinergi tersebut diperlukan untuk menjaga keamanan serta mendukung kelancaran penegakan hukum di kawasan pelabuhan.

Selain penguatan koordinasi, sejumlah poin menjadi perhatian dalam kunjungan kerja tersebut, antara lain penguatan digitalisasi layanan hukum melalui PTSP online, penerapan zero tolerance terhadap korupsi, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta pembinaan etika dan profesionalitas bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Adhyaksa.

Kunjungan kerja ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda seremonial, melainkan menjadi momentum evaluasi terhadap kinerja jajaran kejaksaan di daerah. Penguatan pengawasan internal, keterbukaan informasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Masyarakat pun berharap komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang disampaikan pimpinan Kejaksaan Agung dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, konsistensi penanganan perkara, serta pelayanan hukum yang adil dan transparan.

Harian Merah Putih akan terus mencermati perkembangan pelaksanaan agenda tersebut, khususnya terkait penguatan koordinasi penegakan hukum dan peningkatan pelayanan publik di wilayah Jawa Timur.

Ringkas berita agar lebih tajamPerkuat lead dengan inti kunjunganHapus kutipan yang tidak terverifikasi