Hakim AS Nyatakan Upaya Pemerintah Mengakses Data Pemilih Melanggar Hukum

Pada 9 Oktober 2026, Hakim Distrik AS Sparkle Sooknanan memutuskan bahwa upaya Departemen Kehakiman memperoleh daftar pemilih negara bagian dan mencocokkannya dengan basis data imigrasi federal untuk mengidentifikasi pemilih yang dianggap tidak memenuhi syarat melanggar hukum. Putusan ini muncul di tengah perdebatan mengenai kewenangan pemerintah federal dan negara bagian dalam penyelenggaraan pemilu.